"MENANG DARI KEKALAHAN"
12/02/08
Gubernur terpilih DKI Jakarta Fauzi Bowo sudah mulai menunjukan taringnya, dengan dalih mencapai target lahan hijau Jakarta 30% apapun dilakukan, termasuk penggususran. Pasar "ilegal" Rawasari, meski memiliki kesan mendalam bagi sebagian masyarakat sebagai ajang transaksi keramik, tetap saja harus mengalami nasib digusur demi terbukanya lahan hijau. Ada pro dan kontra dalam peristiwa ini, sudah tentu ada yang dirugikan dan pasti juga ada yang diuntungkan. Pak Gubernur tetap fokus pada target ..... 30% lahan hijau di Jakarta ! titik.
Seringkali kita diperhadapkan pada masalah-masalah demikian saat mengambil keputusan, banyak pertimbangan, untung rugi, resiko, belum lagi pro dan kontra sebelum keputusan itu di telurkan. Berbagai alat analisis kita gunakan, dari yang sederhana, sampai yang paling canggih yang kita tahu pun kita gunakan, namun tetap saja, diujungnya adalah HASIL AKHIR dari keputusan itu. Artinya kita akan memenangkan siapa itu harus sudah jelas dari awal. Untuk kasus pak Gubernur, jelas beliau ingin memenagkan amanat rakyat (DPR) yang tertuang dalam UU DKI yang menyatakan lahan hijau 30%, selama UU itu bunyinya begitu, dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan hasil itu. Bagaimana kalau UU nya salah ? itu bukan urusan Gubernur, itu urusan pembuat UU, alias DPR alias Rakyat juga.
Nah, jika sudah fokus, sudah tahu siapa yang dimenangkan, setiap keputusan juga butuh dukungan yang konfrehensif. Tanpa adanya dukungan, tidak ada keputusan yang bisa jalan. Kalau boleh disebut, dukungan ini harus dari atas dan bawah. Jalan atau tidaknya keputusan, sangat bergantung dari dukungan ini, jika kondisinya bagus, tentu saja keputusan ini akan berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Dukungan dari atas saja atau dari bawah saja jelas tidak seimbang, biasanya hanya leader yang otoriter saja yang sanggup melakukanya, seperti rezim militer, para pemipmin pemberontak, pembangkang, dan aktivist. Dengan power nya yang "meledak-ledak" dia mampu mewujudkan suatu keputusan, bahkan sendirian jika perlu, dukungan akan terjadi sebagai dampak dari hasil pelaksanaan keputusan nya sendiri.
Gubernur DKI mungkin bukan seorang otoriter, karena beliau juga telah memperhitungkan dukungan ini, terutama dari UU nya, DPR mestinya sudah menjadi bagian dari pendunkung utama, karena memang yang bikin UU. Lalu dukungan dari lembaga lain, dan juga para pembantunya. Keputusan menggsusur memang menyakitkan, tapi ini terpaksa, karena memang harus ada yang dikalahkan supaya ada yang dimenangkan.
Secangkir kopi kusruput sendiri, sruputzzzzzzzzzzz...... mak nyossssssssssssssss
Gubernur terpilih DKI Jakarta Fauzi Bowo sudah mulai menunjukan taringnya, dengan dalih mencapai target lahan hijau Jakarta 30% apapun dilakukan, termasuk penggususran. Pasar "ilegal" Rawasari, meski memiliki kesan mendalam bagi sebagian masyarakat sebagai ajang transaksi keramik, tetap saja harus mengalami nasib digusur demi terbukanya lahan hijau. Ada pro dan kontra dalam peristiwa ini, sudah tentu ada yang dirugikan dan pasti juga ada yang diuntungkan. Pak Gubernur tetap fokus pada target ..... 30% lahan hijau di Jakarta ! titik.
Seringkali kita diperhadapkan pada masalah-masalah demikian saat mengambil keputusan, banyak pertimbangan, untung rugi, resiko, belum lagi pro dan kontra sebelum keputusan itu di telurkan. Berbagai alat analisis kita gunakan, dari yang sederhana, sampai yang paling canggih yang kita tahu pun kita gunakan, namun tetap saja, diujungnya adalah HASIL AKHIR dari keputusan itu. Artinya kita akan memenangkan siapa itu harus sudah jelas dari awal. Untuk kasus pak Gubernur, jelas beliau ingin memenagkan amanat rakyat (DPR) yang tertuang dalam UU DKI yang menyatakan lahan hijau 30%, selama UU itu bunyinya begitu, dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan hasil itu. Bagaimana kalau UU nya salah ? itu bukan urusan Gubernur, itu urusan pembuat UU, alias DPR alias Rakyat juga.
Nah, jika sudah fokus, sudah tahu siapa yang dimenangkan, setiap keputusan juga butuh dukungan yang konfrehensif. Tanpa adanya dukungan, tidak ada keputusan yang bisa jalan. Kalau boleh disebut, dukungan ini harus dari atas dan bawah. Jalan atau tidaknya keputusan, sangat bergantung dari dukungan ini, jika kondisinya bagus, tentu saja keputusan ini akan berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Dukungan dari atas saja atau dari bawah saja jelas tidak seimbang, biasanya hanya leader yang otoriter saja yang sanggup melakukanya, seperti rezim militer, para pemipmin pemberontak, pembangkang, dan aktivist. Dengan power nya yang "meledak-ledak" dia mampu mewujudkan suatu keputusan, bahkan sendirian jika perlu, dukungan akan terjadi sebagai dampak dari hasil pelaksanaan keputusan nya sendiri.
Gubernur DKI mungkin bukan seorang otoriter, karena beliau juga telah memperhitungkan dukungan ini, terutama dari UU nya, DPR mestinya sudah menjadi bagian dari pendunkung utama, karena memang yang bikin UU. Lalu dukungan dari lembaga lain, dan juga para pembantunya. Keputusan menggsusur memang menyakitkan, tapi ini terpaksa, karena memang harus ada yang dikalahkan supaya ada yang dimenangkan.
Secangkir kopi kusruput sendiri, sruputzzzzzzzzzzz...... mak nyossssssssssssssss
Comments